by Newswire - Espos.id Bisnis - Rabu, 14 Agustus 2024 - 07:15 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi pajak. (freepik)
Esposin, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp338 triliun per Juli 2024, setara 68,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.
Namun, realisasi itu terkontraksi sebesar 5 persen dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp355,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa, menjelaskan melambatnya kinerja PNBP disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas.
Penerimaan SDA migas tercatat sebesar Rp64,5 triliun, terkontraksi 6,4 persen (year-on-year/yoy) akibat penurunan lifting minyak bumi.
Penurunan ini dipengaruhi oleh tertundanya onstream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.
Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas juga mengalami kontraksi, yakni sebesar 21,8 persen yoy dengan realisasi Rp68,4 triliun. Kontraksi SDA nonmigas utamanya dipengaruhi oleh moderasi harga serta penurunan volume produksi komoditas batu bara.
Realisasi PNBP lainnya juga terkontraksi sebesar 10,5 persen yoy dengan realisasi Rp86,2 triliun. Melemahnya kinerja PNBP lainnya disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang yang sejalan dengan moderasi harga dan volume produksi batu bara, serta penurunan setoran PNBP kementerian/lembaga (K/L) akibat tidak berulangnya sejumlah pendapatan di 2024.
Di sisi lain, kinerja kekayaan negara dipisahkan (KND) dan badan layanan umum (BLU) mengalami peningkatan.
Kinerja KND tumbuh 13,4 persen yoy menjadi Rp68,3 triliun, utamanya berasal dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.
Sedangkan kinerja BLU tumbuh 18,2 persen yoy menjadi Rp50,7 triliun. Faktor utama pendorong kinerja komponen ini adalah PNBP BLU pendidikan dan kesehatan serta layanan perbankan BLU yang mengalami peningkatan.
Namun, pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 11,2 persen yoy.
“Bulan Juli kita defisit 0,41 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024) seperti dilansir Antaranews.
Meski demikian, Menkeu mengatakan, defisit Juli terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen.
Dia memerinci, pendapatan negara tercatat Rp1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Namun, pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli lebih rendah dibandingkan catatan pada Juni yang terkontraksi 6,2 persen yoy. “Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang,” tuturnya.
Sementara itu, belanja negara tercatat Rp1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 12,2 persen yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebut menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.
Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun.
Nilai itu setara 47,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2.467,5 triliun dan tumbuh 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)..
“Untuk pemerintah pusat kami sudah membelanjakan Rp1.170,8 triliun. Ini artinya 47,5 persen dari pagu yang ada di Undang-Undang kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.
Dari nilai tersebut, kata Menkeu, sebanyak Rp872,8 triliun atau sekitar 74,5 persen dari total belanja pemerintah pusat disalurkan langsung untuk masyarakat melalui berbagai program.
Misalnya, untuk program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Rp28 triliun untuk program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM.
Melalui program pendidikan, Pemerintah menyalurkan Rp8,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Kemudian, realisasi penyaluran untuk infrastruktur Rp94,1 triliun, kesehatan Rp27 triliun melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), energi Rp50,8 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, pertanian Rp7,3 triliun untuk bantuan alat dan subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp18,1 triliun.
“Jadi, APBN mendukung masyarakat di berbagai hal,” ujar Menkeu.
Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp588,7 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), setara 54 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun. Kinerja belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun, yang ditopang oleh realisasi subsidi/kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.