Esposin, JAKARTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) selama tiga tahun yakni periode 2020-2023.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun. Perinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lainnya Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun.
Promosi Agen BRILink Mariyati, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Makassar
"Tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 sebesar Rp247 triliun, 2021 sebesar Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun," ujar Erick di Jakarta, Senin (2/9/2024), seperti dilansir Antara.
Sementara, dividen Kementerian BUMN juga terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp44 triliun, 2021 dengan Rp30 triliun, dan 2022 sebesar Rp40 triliun.
"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ucap Erick.
Dia menambahkan untuk PNBP memang terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.
"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," beber Erick.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.
Sementara itu, pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun.
Dukungan Tambahan Anggaran
Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN.Diungkapkan Erick, pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2025 tersebut pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.
"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ujar Erick.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN pun mengajukan usulan anggaran tambahan senilai Rp66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025. Alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.
Selain itu, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun.
"Kalau kita lihat [anggaran 2024 dan 2025] ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang," kata Erick.
Dia menuturkan untuk merealisasikan target dividen tahun 2025 yang telah diputuskan Banggar dan Komisi VI DPR RI kepada Kementerian BUMN senilai Rp90 triliun bukan hal yang mudah.
Hal itu karena pada saat ini kondisi ekonomi global tidak stabil seperti cost of logistic, nilai tukar uang, perang dagang sedang meningkat dan pendapatan dari komoditas sedang dalam kondisi menurun.
Namun demikian, pihaknya akan terus berupaya mencapai target tersebut dengan menargetkan efisiensi secara menyeluruh kepada semua perusahaan BUMN serta diikuti dengan praktik good corporate governance yang baik.